Berita

Kekayaan Alam Harus Memakmurkan Rakyat

Rabu, 15 Juni 2011

Dari kiri, Heriyanto SE, MM; R. Darwin Zahedy Saleh; DR Kastorius Sinaga; dan Asfihani (foto: Iwan Kurniawan)

Jakarta: Partai Demokrat (PD) bukanlah partai abu-abu. PD memiliki warna yang jelas sebagai partai pemerintah. Menjadi suatu kewajiban bagi PD untuk mendukung penuh program pembangunan Pemerintah termasuk di sektor energi nasional.

Terkait hal di atas Departemen Perencanaan Pembangunan Nasional  (PPN) menggelar diskusi yang mengambil tema “Proyeksi dan Perencanaan Investasi Energi Nasional” bertempat di ruang serbaguna DPP-PD, Graha Kramat VII, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Juni 2011 siang.

Diskusi menghadirkan pembicara yang pakar di bidangnya yakni Menteri ESDM DR. Darwin Zahedy Saleh, DR. Kardaya Warnika (dari Kementerian ESDM), Heriyanto SE, MM (angota Komisi VII DPR/Sekretaris Departemen PPN DPP-PD), Asfihani (anggota komisi VII DPR), dan Andre S. Wijaya (Jaringan Advokasi Tambang/Jatam). Diskusi langsung dimoderatori  Ketua Departemen PPN DPP-PD DR. Kastorius Sinaga yang bersama Heriyanto SE, MM menggagas diskusi tersebut.

Kastorius di awal acara menjelaskan, diskusi kali ini digagas untuk membahas berbagai isu aktual. Misal, banyaknya kekayaan energi dan sumber daya mineral kita yang dikuasai bangsa asing. Dipertanyakan juga, apakah bangsa Indonesia sangat mampu mengelola sektor ESDM yang membutuhkan teknologi tinggi sekaligus padat modal itu?

Pembicara utama dalam diskusi, Darwin Zahedy Saleh secara lugas mengatakan,  landasan pembagunan terutama sektor ESDM di Indonesia harus mengacu pada UUD 1945. Konstitusi (pasal 33 UUD, ayat pertama) telah secara tegas mengatakan. perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasas kekeluargaan. Darwin menjelaskan, perekonomian bangsa tidak menganut individualisme tetapi persaudaraan dan menisbikan kapitalisme.

Darwin mencontohkan kendala yang ada, bangsa Indonesia tidak sepenuhnya mampu mengikuti  perekonomian pasar yang mengikuti arah daya beli. Pasalnya, mayoritas rakyat tidak berdaya beli, hingga pemerintah harus memproteknya dengan usaha bersama. Dijelaskan pula ayat kedua, pasal 33 UUD, menyatakan, cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Artinya, pemerintah diamanahkan UUD untuk menguasai sumber daya alam. Ayat ketiga menegaskan, bumi, air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Darwin memaparkan, tidak banyak bangsa di dunia yang memiliki kekekayaan alam dalam keberagaman. Indonesia nyaris memiliki  semua, misal sumber daya air, batubara, panas bumi, minyak bumi. Indonesia memiliki keunggulan komparatif. Keseluruhan kekayaan alam yang luar biasa itu mestinya digarap maksimal untuk kepentingan rakyat. Darwin dengan mengutip ekonom besar di dunia mengingatkan, agar bangsa Indonesia tidak menjadi bangsa yang berlimpah sumber daya alam tetapi menjadi bangsa terkutuk.

“Kita jangan terlena dengan kekayaan alam berlimpah. Saat ini kita harus mentransformasikan sumber daya manusia hingga bisa mengelola sumber daya alam,” kata Darwin.

Di akhir diskusi, Kastorius Sinaga menyimpulkan paparan para pembicara yang pada intinya menegaskan, masalah enegi adalah soal komplek yang menyangkut seluruh aspek kehidupan. Konsep energi nasional harus mengacu pada konservasi (menghemat) dan diversifikasi. Krusial ketahanan energi, menyangkut dua hal yakni ketersediaan dan aksebilitas. Sayangnya, Keduanya belum menyatu. Hal lain yang dibahas adalah bagaimana  agar sumber daya alam yang beragam mampu memakmurkan seluruh rakyat bukannya malah menjadi kutukan atau bencana karena penggalian besar-besaran tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan yang terjadi

Diskusi yang berakhir menjelang senja itu mendapat apresiasi penuh dari berbagai kalangan termasuk dari eksternal PD. Diskusi juga sesak dipenuhi kader DPD dan DPP-PD dari divisi,  departemen, serta direktorat eksekutif. (didik)

www.demokrat.or.id

A A A