Berita

DPP-PD Dukung MP3EI Wujudkan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 12 Juli 2011

Dari kiri, Ikhsan Modjo, Haryanto, Kastorius, Ninasapti, dan Atte Sugandi. (foto: Iwan K)

Jakarta: Sebagai partai pemerintah DPP Partai Demokrat (PD) yang dikomandoi dwi tunggal Anas Urbaningrum dan Edhie Baskoro Yudhoyono mendukung sepenuhnya setiap program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyejahterakan rakyat. Termasuk program Presiden SBY yang bertajuk Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Terkait hal di atas Departemen Perencanaan Pembangunan Nasional (Pepenas) dan Departemen Keuangan (Depkeu) DPP-PD  bekerjasama dengan lembaga Friedrich Nauman Stiftung, Fur Die Freiheit  menggelar round table discussion bertema  “Peranan Ekonomi Kerakyatan untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”.  Acara diselenggarakan di aula kantor pusat PD, Graha Kramat VII, Jalan Kramat Raya 146,  Jakarta Pusat, Senin, 11 Juli 2011.

Tampil sebagai pembicara Ketua Depkeu DPP-PD DR Ikhsan Modjo, anggota DPR dari Fraksi PD DR Atte Sugandi,  pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia DR Ninasapti Triaswati, Bertindak sebagai moderator Ketua Dept Pepenas DPP-PD DR Kastorius Sinaga. Diskusi tersebut juga dihadiri para pimpinan  DPP-PD antara lain Ketua Dept Pemberdayaan Perempuan DPP-PD Andi Timo Pangerang, Sekretaris Dept Pepenas DPP-PD Haryanto, serta para kader DPP-PD yang memadati ruangan.

Di awal acara Kastorius memaparkan, secara makro pertumbuhan ekonomi Indonesia sesungguhnya cukup baik. Rupiah terkendali, inflasi bisa ditekan, dan investasi masuk dalam jumlah triliunan dolar AS.   Begitupun ada pertanyaan, apakah pertumbuhan ekonomi makro itu mampu menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Secara umum ekonomi kerakyatan diartikan tumbuhnya perekonomian di masyarakat kebanyakan termasuk kaum petani, nelayan, mereka yang bergerak di sektor informal, atau pengusaha lemah. Mereka adalah masyarakat yang menjadi populasi terbanyak di struktur ekonomi dan kerap menjadi pilar utama pengurangan kemiskinan.

Ninasapti dalam diskusi mengatakan,  meskipun asumsi pada 2012 menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,5-6,9 persen tetapi berapa angka ketenagakerjaan dan kesejahteraan tidak ditampilkan secara eksplisit. Realisasi MP3EI belum bisa segera dipastikan karena masih menunggu pelaksanaan pengawasan.

Ninasapti  juga mengkritisi, angka satu persen pertumbuhan ekonomi memang mampu menyerap 400 bahkan 500 ribu tenaga kerja tetapi para pekerja tidak tertarik di sektor pertanian atau agribisnis. Tenaga kerja lari ke sektor industri dan jasa lain-lain termasuk menjadi TKI.

Atte Sugandi yang menyoroti perkembangan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan sektor koperasi memaparkan, kontribusi UMKM dan Koperasi pada tahun 2010 menunjukkan angka yang baik. Pelaku usahanya berjumlah 51,3 juta unit usaha atau 99,91 persen. Sektor ini juga menjadi penyerap tenaga kerja terbanyak (90,9 juta pekerja atau 97,1 persen). Kontribusi sektor  UMKM terhadap PDB  berjumlah Rp 2.609,4 triliun atau 55,6 persen. Sedangkan nilai investasi juga cukup signifikan mencapai Rp640,4 triliun atau 52,9 persen. Sektor UMKM juga menyumbang devisa Rp183,8 triliun atau 20,2 persen devisa negara.

Ikhsan Modjo dalam paparannya tentang BUMN menegaskan, BUMN yang sehat, kokoh dan berkontribusi positif terhadap perekonomian merupakan salah satu syarat bagi Indonesia untuk tumbuh sehat dan dinamis ke depan. Sebab BUMN adalah tulang punggung perekonomian. BUMN berkontribusi baik secara langsung melalui dividen atau pajak, atau secara tidak langsung dalam memproduksi barang publik. BUMN harus ditata sehingga bisa beroperasi secara efisien dan berkontribusi lebih optimal pada ekonomi nasional.

Pada akhir diskusi, Kastorius Sinaga menyimpulkan, perekonomian Indonesia telah bergerak  cepat meski masih di bawah negara-negara maju di Asia. Pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan perdagangan harus lebih ditingkatkan lagi. Sebagai partai pendukung pemerintah, PD akan terus mendukung upaya Pemerintah memperbaiki perekonomian Indonesia yang pro-rakyat. (iwan k/didik)

A A A