Artikel

Pancasila, NKRI, dan Tantangan Yang Harus Dihadapi

Kamis, 14 Juli 2011

Oleh Dr. H. Marzuki Alie
 
Pada Bulan Februari lalu saya menulis opini tentang Kekerasan yang Tidak Sesuai dengan Jatidiri Bangsa (Parlementaria Edisi 664/III/2011), Mewujudkan Cita-cita Negara Pancasila (Majalah Parlementaria Edisi 82 Th. XLII 2011), dan Potret Multikultural dalam Perspektif Negara Kesatuan (Majalah parlementaria Edisi 83 Th. XLII 2011). Tema-tema seperti ini, nampaknya memang harus selalu ditulis, mengingat masalah cita-cita negara kesatuan masih banyak menghadapi tantangan, terutama terhadap munculnya banyak kasus kekerasan dan sikap anti-toleransi yang dilatarbelakangi oleh minimnya pemahaman terhadap multikulturalisme dan cita-cita berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai kasus kekerasan yang berkaitan dengan Jamaah Ahmadiyah, kasus bom buku,  penemuan bom di berbagai tempat, aksi bom bunuh diri di Cirebon, rencana pengeboman di Gereja Christ Cathedral, dan kasus terakhir tentang pola aksi NII (Negara Islam Indonesia), menunjukkan bahwa eksistensi NKRI terus menghadapi tantangan. Terhadap hal-hal tersebut, saya mewakili DPR-RI menghimbau, seluruh Bangsa Indonesia harus yakin bahwa Pancasila dan NKRI merupakan dasar dan bentuk negara kita yang sudah final. Keduanya merupakan hasil dari perjuangan panjang bangsa dan merupakan hasil kesepakatan para founding fathers beserta seluruh perwakilan rakyat Indonesia ketika negara ini didirikan. Sudah sepatutnya kita mempertahankan Pancasila dan NKRI dengan pemahaman yang baik tentang dasar negara tersebut dan mengembangkan toleransi dalam kehidupan berbangsa.

Gerakan NII, yang oleh umat Islam sendiri telah dianggap sesat, sebenarnya tidak memiliki alasan yang kuat selain alasan politik dan ekonomi. Kartosoewirjo yang menghendaki NII, tidak dikenal sebagai pemikir politik Islam. Ia tidak memiliki landasan ideologi yang kuat. NII tidak memiliki argumen teologis yang cukup untuk melawan pandangan para tokoh Islam yang menolak berdirinya NII. Artinya, NII memang tidak memiliki dasar yang kuat dan banyak ditentang oleh umat Islam sendiri.

Berbeda dengan gerakan yang pernah dilakukannya dulu, kini gerakan NII dilakukan dengan sangat sistematis. Mulai dari pengamatan, penelitian,pengenalan, indoktrinasi dan monitoring yangdilakukan secara berkala. Rekrutmen yang dilakukan NII murni, biasanya memakan waktu satu bulan, sedangkan untuk NII sempalan bisa memakan waktu satu minggu untuk merekrut korbannya. NII berubah menjadi gerakan kriminal yang dibungkus oleh gerakan agama.

Kalangan Dewan berpendapat bahwa, keberadaan NII merupakan organisasi sesat. Selain jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, juga bertentangan dengan nilai-nilai/kaidah Islam. Pemerintah tidak boleh melakukan pembiaran agar kelompok ini tidak berkembang liar menjadi bahaya laten bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pemerintah harus melakukan tindakan tegas dengan membubarkan dan membasmi kelompok NII tersebut.

Saya juga menghimbau agar orang tua, pendidik, tokoh masyarakat, pemuka agama, untuk senantiasa memberikan pemahaman yang tepat dan baik tentang Islam dan dalam hubungannya dengan Pancasila dalam kerangka NKRI. Sehingga anak-anak kita, generasi muda kita tidak akan mudah terpengaruh oleh doktrin-doktrin sesat yang dapat mengancam keutuhan NKRI.
 
Menjawab Tantangan
Tantangan besar yang dihadapi oleh bangsa ini, dengan melihat berbagai kasus diatas, tentu saja tidak hanya dijawab dengan perlakuan represif oleh aparat atau hanya sekedar himbauan untuk memahami Pancasila dan NKRI kepada masyarakat. Tetapi harus dijawab dengan mewujudkan secepat mungkin tujuan Negara Republik Indonesia. Cita-cita untuk membangun Indonesia, harus dilakukan dengan cara membangun sebuah masyarakat sipil yang demokratis, dengan penegakkan hukum untuk supremasi keadilan, pemerintahan yang bersih, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam masyarakat, dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Kekerasan yang biasanya dekat dengan kemiskinan dan kekurangsejahteranya masyarakat, harus dijawab dengan upaya keras Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi masyarakat. Sebab, kekerasan dan upaya untuk merdeka dari NKRI, biasanya didasari oleh ketidakadilan ekonomi dan kesejahteraan, sehingga memaksa mereka berfikir pendek.

Kekerasan yang dilakukan oleh teroris, tidak harus dijawab dengan kekerasan yang sama, tetapi dengan gerakan sistematis yang mampu memberikan pengaruh langsung kepada masyarakat. Organisasi, lembaga, ormas, yang berlabel agama, dan lain-lain, harus dilibatkan dalam menghadapi kasus kekerasan, terorisme dan seperatisme seperti NII. Artinya, Pemerintah harus lebih mengembangkan sistem daripada kekuatan represif.

Terkait dengan sejumlah kasus yang dilakukan jaringan NII, pertama, aparat penegak hukum mesti bisa membedakan, mana yang menjadi korban NII dan mana yang menjadi aparatur NII yang menyuruh bawahannya untuk menipu. Saya kira, para mahasiswa yang ditarik NII untuk mengumpulkan uang adalah korban belaka dari NII. Mereka bukan aktor utama. Kedua, organisasi-organisasi Islam perlu bahu-membahu untuk mendakwahkan jenis keislaman yang cocok dan sesuai dengan konteks keindonesiaan. Ketiga, pemerintah RI juga harus bisa menahan laju NII. NII potensial menggerogoti persendian Negara Republik Indonesia. Pemerintah tak boleh memandang sepele dan remeh gerakan NII.

RUU Intelijen yang sedang dibahas dan banyak mendapat argumen negatif masyarakat, tidak harus diwujudkan dengan semangat mencurigai sehingga memunculkan UU yang represif dan menekan. Kehadiran RUU ini sebenarnya  memang cukup dinantikan, karena selama ini kerja intelijen tidak didasari aturan yang baku dan rawan terhadap potensi pelanggaran HAM. Beberapa poin yang belum terselesaikan misalnya kewenangan menangkap orang atau melakukan penyadapan yang didasari pengalaman selama Orde Baru.

Menurut saya, RUU ini harus dibahas dengan semangat mencari informasi dan solusi yang sistemis terhadap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Aparat Pemerintah (intelijen) harus “hadir” ditengah-tengah masyarakat dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan yang benar tentang masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Intelijen, sebagaimana namanya, harus memiliki intelijensia yang tinggi, menggunakan kecerdasan dan rasionalitas yang baik dibandingkan dengan semangat kecurigaan, penangkapan ataupun tindakan represif. Sehingga, kehadirannya benar-benar memberikan solusi yang nyaman dan menimbulkan rasa aman di masyarakat.*

Foto Lain


A A A