Artikel

Kepemimpinan Politik Demokratis

Kamis, 14 Juli 2011

Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
 
Sesudah Indonesia meninggalkan era Orde Baru, kultur dan sistempolitik tetap menjadi salah satu persoalan serius. Ada anggapan bahwa iklim reformasi belum menyentuh substansi keberpihakan politik para pemimpin kepada rakyat. Para pemimpin dan wakil rakyat, kadangkala menghadirkan diri sebagai elit politik yang dilayani, bukan melayani.

Untuk sekedar mengingatkan kembali, Orde Baru didefinisikan sebagai rezim otoritarian birokratik. Birokrasi yang dibangun oleh pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya birokrasi yang erat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Rezim Orde Baru menjadi “eksekutor pembangunan” dengan perangkat dan indikatornya sendiri, yang pada gilirannya memunculkan patologi kekuasaan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melekatnya karakter otoritarian ini memunculkan reaksi sosial politik dalam gerakan reformasi lebih dari satu dekade yang lalu. Kondisi ini juga menuntut suatu proses perubahan mendasar, atau reformasi, terhadap politik kekuasaan dan manajemen birokrasi yang terjadi di Indonesia selama ini.

Wacana seputar politik dan kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari seluruhperjalanan demokrasi di Indonesia. Kini, para wakil rakyat dan semua pemimpin politik di segala level kekuasaan, niscaya akan menjadi ujung tombak kebijakan publik yang dapat memperkuat gagasan-gagasan besar keindonesiaan. Namun, sikap dan tindakan politik yang lebih mengacu pada kepentingan publik, tidak hanya ditentukan perangkat formal kekuasaan dan demokrasi. Dibutuhkan banyak hal lain yang tidak kalah penting. Dibutuhkan kepemimpinan politik yang demokratis, yang ditentukan oleh seberapa dekat politik dengan rakyat, sebesar apa perhatian kekuasaan dan kekuatan politik terhadap kehidupan sosial rakyat, seberapa besar keinginan mereka bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan politik demokratisadalah rangkaian kemampuan, kecerdasan personal dan institusional, untuk menggerakkan politik dan kekuasaan,bagi kepentingan masyarakat banyak. Kepemimpinan politik tergambarkan dalam segala hasrat dan kehendak para pemimpin,bergerak melampaui kepentingan diri dan kelompok. Artinya, kepentingan publik yang diutamakan. Kepentingan publik memerlukankualitas kepemimpinan politik demokratisdalam diri pelaku politik pada semua level,baik nasional maupun lokal.

Kita tidak bisa menyangkal kenyataan bahwa kepemimpinan politik merupakan salah satu pokok persoalan dan simpul perdebatan penting selama ini. Banyak pengalaman menunjukkan, bahwa kepemimpinan politik akan menghadirkan banyak implikasi yang tidak terkira dalam praktek sosial-politik, termasuk perilaku birokrasi. Kepemimpinan politik pada era Orde Baru tercatat,bahwa kepemimpinan politik demokratis mengalami banyak masalah. Akibat buruk dari kenyataan ini dialami oleh masyarakat. Rakyat harus membayar biaya yang mahal. Ketidakpastian waktu, ketidakpastian biaya, dan ketidakpastian siapa yang bertanggung jawab adalah beberapa fakta empiris rusaknya layanan birokrasi. Kondisi ini cukup lama terbangun sehingga membentuk sikap, perilaku, dan opini bahwa pejabat politik dan pejabat birokrasitidak dapat dibedakan.

Pasca reformasi, kita memerlukan upaya-upaya percepatan reformasi di tubuh birokrasi. Demokrasi membutuhkan institusi untuk mempresentasikan nilai-nilai pemihakan bagi kepentingan rakyat. Kesejahteraan,kemakmuran dan keadilan adalah cita-cita Indonesia.
 
Mewujudkan Kepemimpinan Politik Demokratis
Diskusi seputar kepemimpinan politik amat penting dalam konteks demokratisasi sosial politik di Indonesia. Demokrasi, tidak hanya sebatas mekanisme politik formal, hadirnya isntitusi politik, melainkan terutama nilai-nilai yang menjadi pemihakan paling mendasar demokrasi. Prinsip-prinsip dasar demokrasi harus menjadi acuan dalam mengevaluasi apakah kepemimpinan politik memiliki kapasitas dalam membangun kehidupan publik yang lebih baik.

Lebih jauh, korelasi positif antara demokrasi dan kemakmuran sosial harus menjadi kerangka penilai dan indicator utama yang biasa dialami dalam aspek-aspek paling nyata dari kehidupan publik (sosial). Kepemimpinan politik merupakan salah satu kebutuhan politik utama yang harus dikembangkan dalam arus besar reformasi demokratis seperti sekarang ini. ini merujuk pada usaha terbentuknya keseriusan dan kemampuan mempertahankan perubahan sosial-politik yang memihak kepentingan publik. Tentu juuga terbangunnya birokrasi sebagai bagian dari pendefisian demokrasi dalam mengaktualisasikan kepentingan publik.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan kepemimpinan politik demokratis. Pertama, mampu melakukan pemulihan kembali (restorasi) sosial-ekonomi. Krisis sosial dan ekonomi dalam bentuk kemiskinan, pengangguran, kekerasan dan lain-lain, membawa pesan adanya kebutuhan mutlak untuk membangun kembali kehidupan bersama yang berkeadilan dan demokratis. Langkah mengamankan gerak ekonomi nasional harus ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ada beberapa sikap politik yang mencuat di tengah problem sosial-ekonomi yang melanda kehidupan kita; pertama, faksionalisme politik justru makin mengkristal, ada kecenderungan penonjolan kekuatan politik tertentu; kedua, energi politik terkuras sekian banyak untuk mengurus konflik-konflik sosial yang kadangkala dari permasalahan politik, padahal masyarakat membutuhkan sebuah dedikasi politik untuk menyelamatkan masyarakat dari krisis ekonomi; ketiga, target politik jangka pendek seringkali menjadi orientasi politik yang kuat.

Kenyataan ini harus disadari oleh pemimpin politik, bahwa restorasi terhadap problem sosial-ekonomi tidak boleh justru memunculkan sikap-sikap politik yang justru menghabiskan enegrgi dan biaya yang banyak.

Kedua,mampu menjaga ruang publik. Presiden SBY pernah mengatakan bahwa “sinergi” antara kekuatan publik dan aspek kepemimpinan politik saat ini,akan menentukan seberapa cepat kita mengembalikkan Indonesia ke jalur kemakmuranyang berkeadilan.Hal ini ia sampaikan, karena menyadari bahwa kesenjangan politik pada gilirannya menjadi sumber munculnya masalah-masalahsosial, politik, ekonomi dan budaya. Rakyat yang tidak puas dalam perjalanan politikbangsa, merasa bahwa perpolitikan di Indonesia tidak mampu mengelola fenomena sosial yang berkembang.Akibat paling parah adalah ketiadaan opini publik yang dapat menekan negara untuk memikirkan secara serius kehidupan sosial masyarakat.

Jurgen Habermasmenyebutkan “ruang publik” (the public sphere) sebagai medium antara rakyat dan negara. Habermas menekankan pentingnya pembentukan opini pada ruang publik. Opini publik ini bukan hanya sekedar pembicaraan-pembicaraan lepas di antara rakyat di warung-warung kopi saja, melainkan sebuah konstruksi pemikiran, sikap kritis dan kontrol politik yang memiliki signifikansi tinggi, menekan negara untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan pro rakyat. Dengan demikian, pemimpin politik demokratis harus memperhatikan ruang publik tersebut untuk terus dijaga agar ada check and balances antara negara dan rakyat.

Ketiga,mampu mendobrak elitisme politik. Kepemimpinan politik merupakan aspek yang utama dalam pengejawantahan nilai-nilai demokrasi. Kepemimpinan politik tidak selalu berarti memiliki dukungan politik dan kekuasaan mayoritas, melainkan kemampuan mengembangkan sumberdaya sosial politik secara efektif untuk mendorong kemakmuran dan kesajahteraan. Para pemimpin politik demokratis akan menggodok kemampuan personal dan kemampuan politik,untuk mendukung pencapaian kebijakan politik demokratis.

Seorang pemimpin politik tidak hanya berkutat dalam “ritual politik” yang dibuat untuk memperkuat kekuasaan. Pemimpin politik demokratis harus mampu menghapuselitisisme politik kekuasaan, berani mendekatkanjarak dengan masyarakat dan konstituen, dan ikut merasakan penderitaan dan kesesakan sosial yang dialami oleh warga. Dapat saja, sebagai pemimpin, ia berada dalam lingkaran kekuasaan, namun keseluruhan pola pikir dan tindakan politik harus mencerminkan kedekatan dengan masyarakat.
Keempat, mampu membangun komunikasi politik. Kemampuan melampaui kepentingan kotak-kotak politik yang beragam, amat menentukan kualitas kepemimpinan politik. Kemampuan ini ditentukan pola komunikasi politik yang dikembangkan para pemimpin politik. Kepemimpinan politik demokratis sangat berkaitan dengan substansi komunikasi politik para pemimpin politik.

Jika kekuatan politik hanya mengandalkan mekanisme “saling sindir” dalam membangun komunikasi politik, maka demokrasi tidak akan mengakar di wilayah rakyat (massa). Saling sindir di level elit politik menunjukkan keengganan menyelesaikan persoalan kebangsaan dengan kualitas komunikasi politik yang dibangun dalam keadaban yang kuat. Persahabatan politik antar pemimpin politik akan menetukan kualifikasi kepemimpinan yang dibutuhkan dalam arus demokratisasi politik.

Komunikasi politik tidak bisa dilepaskan dari persoalan etika demokrasi. Strategi, mekanisme dan metode komunikasi politik oleh Partai Politik harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi harus melandasi alur komunikasi politik Partai Politik. Dalam konteks ini, rakyat bukan berperan semata sebagai obyek yang hanya mendengar apa yang disampaikan agen-agen politik(partai politik). Lebih jauh, rakyat adalah subyek politik yang memberikan keseimbangan dalam membangun demokrasi. Komunikasi politik yang baik antar kekuatan politik Parpol dan rakyat akan menentukan bobot kekuasaan.

Kelima,konsisten mengawal transisi demokrasi. Kepemimpinan politik demokratis akan selalu berhubungan dengan penciptaanpemerintahan dan kekuasaan yang baik dan bersih. Hal ini berkaitan dengan usaha mengawal transisi menuju demokrasi yang semakin berkualitas.
David W. Lovell, seorang guru besar Ilmu Politik Universitas New South Wales, menegaskan bahwa aspek transisi demokrasi, dengan banyaknya masalah hukum dan instabilitas politik, memberikan tantangan terhadap usaha transformasi kepada kehidupan demokratis. Para wakil rakyat yang diberi mandat kekuasaan, bisa dengan mudah memainkan aturan sesuai dengan keinginan mereka dan melampaui batas keadilan publik.
David W. Lovell memperkenalkan dua pendekatan utama untuk membaca masalah politik pada level politik kekuasaan. Pertama,pendekatan struktural. Pendekatan ini mengutamakan bagaimana politik kekuasaan dibangun. Kekuasaan membahasakan hasrat dan tendensi mesin birokrasi pemerintahan, danbekerja sebagaibagian dari perspektif struktural. Kinerja para pemimpin politik akan menjadi standar dan ukuran untuk melakukan verifikasi atas masalah yang muncul di dalam konstruksi politik kekuasaan.Kedua, pendekatan interaksional. Masalah dalam bidang politik menghasilkan jejaring yang siap “memangsa korban”yang semakin banyak. Lebih dari itu, pada konteks ini, korupsi (koruptor) membangun sistem interaksional yang sedemikian luas, meringkus birokrasi, mengaitkan kekuatan pada para pemilik modal. Disadari ataupun tidak, korupsi sebagai jaringan kejahatan bisa mengikat ingatan bahkan nurani orang-orang terbaik di kancah kekuasaan. Menjembatani dua posisi ideal ini amat dibutuhkan kepemimpinan politik dalam diri setiap pelaku kekuasaan di setiap lembaga politik kekuasaan. Kepemimpinan politik, pertama-tama tentu berhubungan dengan kemamuan dan kemampuan untuk melakukan perubahan atas sikap dan pilihan politik.
 
Penutup
Kepemimpinan politik demokratis merupakan kualitas manajemen kekuasaan yang amat dibutuhkan untuk mendekatkan prinsip-prinsip demokrasi ke dalam kehidupan rakyat. Ini berhubungan dengan kehidupan nyata masyarakat. Kepemimpinan politik berhubungan dengan aspek moral dan psikologis yang harus dikembangkan pelaku politik, terutama untuk merasakan kegelisahan sosial, menyusun kebijakan politik berdasarkan kegelisahan itu dan mengamankan setiap kebijakan politik dengan keberanian dan keteguhan sikap.

Kepemimpinan politik demokratis pada masa kini akan berhubungan dengan dua aspek krusial. Pertama, kebutuhan untuk mematangkan kedewasaan dedikasi institusi politik yang berhubungan dengan kehidupan publik. Kedua, usaha memastikan efektivitas kebijakan publik dalam mendorong kemajuan sosial. Dua aspek penting ini menjadi persoalan yang amat kompleks di tengah keragaman pilihan politik dalam suasana demokrasi. Wallahu’alam.*

Foto Lain


A A A