Artikel

Langkah Maju Bagi Keamanan Kawasan Asia Tenggara

Kamis, 14 Juli 2011

Oleh: Dr. H. Marzuki Alie
 
Akhir-akhir ini masyarakat internasional masih harus menyaksikan sejumlah konflik bersenjata yang tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga menelan korban nyawa yang tidak sedikit. Berbagai konflik dapat seketika terjadi dengan beragam faktor pemicu, baik bersumber pada persoalan internal suatu negara, ataupun persoalan antarnegara, seperti sengketa perbatasan yang biasanya berkaitan dengan perebutan sumberdaya alam. Dalam kondisi yang demikian, masyarakat internasional, termasuk masyarakat kawasan Asia Tenggara, harus tetap berupaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan di antara mereka dengan mengutamakan cara-cara damai dan mengedepankan tindakan-tindakan multilateral. Memaksimalkan mekanisme dialog yang telah dibangun untuk menyelesaikan berbagai perbedaan di dalam negeri, maupun antarnegara, merupakan langkah yang bijaksana daripada penggunaan ancaman kekuatan militer.

Negara-negara kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN selama ini dianggap telah berhasil meredam dan mencegah berbagai sengketa menjadi konflik bersenjatadiantara mereka. Prinsip-prinsip yang dipegang ASEAN, seperti prinsip untuk tidak mencampuri persoalan dalam negeri negara lain, merupakan salah satu faktor yang mampu menjaga hubungan antar-negara ASEAN tetap harmonis. Akan tetapi, perlu diwaspadai bahwa di antara negara-negara anggota ASEAN masih menyimpan sejumlah potensi konflik yang berkaitan dengan sengketa perbatasan. Terdapat beberapa wilayah sengketa yang memiliki potensi mengarahkan pada konflik militer, bahkan telah ada yang memicu kontak bersenjata meskipun masih pada skala rendah. Sengketa teritorial yang dimaksud misalnya: sengketa antara Vietnam dan China atas Kepulauan Paracel, sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja, ataupun sengketa yang melibatkan beberapa negara anggota ASEAN, yaitu Brunei, Malaysia, Philipina, Vietnam, dengan China dan Taiwan atas penguasaan Kepulauan Spratly. Persoalan di Laut Cina Selatan masih menjadi perhatian utama negara-negara Asia Tenggara.

Sekalipun negara-negara Asia Tenggara telah tergabung dalam organisasi negara-negara kawasan yang cukup mapan, kawasan ini tidak memiliki mekanisme penyelesaian konflik di tingkat regional yang tegas dalam penyelesaian berbagai perbedaan di antara mereka. Sejumlah kerjasama multilateral telah ada dan lahir di kawasan Asia Tenggara, tetapi dalam prakteknya kerjasama tersebut masih tersendat-sendat akibat keengganan dari masing-masing anggotanya untuk mempererat multilateralisme. Masih adanya rasa saling curiga-mencurigai, masih lebih dipercayainya bilateralisme sebagai mekanisme yang lebih menguntungkan, dan keengganan untuk saling membuka diri di antara negara-negara kawasan, merupakan faktor-faktor yang menghambat kerjasama untuk menjamin stabilitas keamanan kawasan. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka di masa mendatang setiap negara akan dipaksa untuk selalu mewaspadai segala dinamika di kawasan. Ancaman eksternal dapat terjadi kapan saja, dalam bentuk konflik teritorial yang menjurus pada konfrontasi militer, atau dalam bentuk yang ekstrim, konflik teritorial berkembang menjadi perang terbatas.

Suatu perkembangan positif yang tercapai melalui Pertemuan Menteri Pertahanan se-ASEAN/ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM) ke-5 yang diselenggarakan beberapa waktu lalu perlu mendapatkan apresiasi. Pertemuan tersebut berhasil menyepakati lima bidang fokus kerjasama yang perlu ditingkatkan sesuai dengan pola dan tantangan regional dan global,yang akan dihadapi di masa mendatang. Kelima fokus kerjasama tersebut mencakup: [1] keamanan maritim, [2] operasi penjaga perdamaian, [3] peningkatan industri pertahanan, [4] penanggulangan bencana dan [5] bantuan kemanusiaan, dan program kerja tiga tahunan Menhan se-ASEAN. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kerjasama itu, dihasilkan pula dua inisiatif penting, yaitu pembentukan the ASEAN Peacekeeping Centres Network dan the ASEAN Defence Industry Collaboration. The ASEAN Peacekeeping Centres Network akan memfasilitasi kerjasama dalam operasi penjaga perdamaian di antara negara anggota ASEAN melalui perencanaan, pelatihan dan pertukaran pengalaman.

Sementara, the ASEAN Defence Industry Collaboration akan memberikan kesempatan untuk terjadinya kerjasama perdagangan intra-ASEAN untuk produk-produk dan jasa pertahanan yang berlandaskan pada prinsip fleksibilitas, sukarela, dan partisipasi yang tidak mengikat.

Dalam rangka mempersiapkan kerjasama pertahanan ASEAN yang lebih baik di masa depan, ADMM juga menyepakati program kerja tiga tahunan yang baru untuk periode 2011-2013. Program Kerja tersebut akan menjadi pedoman ADMM dalam mengimplementasikan kerjasama yang berkaitan dengan isu-isu seperti bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana serta operasi penjaga perdamaian. Terlaksananya Program Kerja tersebut akan tergantung pada capacity-building, pelatihan dan interaksi praktis lainnya antarmiliter negara-negara anggota ASEAN.

Setelah lima tahun berdiri sejak 2006, ADMM telah meningkatkan rasa saling percaya di antara masing-masing negara sehingga memungkinkan terjadinya pembicaraan mengenai isu-isu yang sebelumnya dianggap sensitif. Pada pertemuan ADMM ke-5, misalnya, perwakilan negara-negara anggota ASEAN menyampaikan kesamaan sikap mereka untuk mendorong penggunaan cara-cara damai dalam penyelesaian sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand. Bahkan Indonesia menunjukkan perannya sebagai ketua ASEAN dengan membawa kedua negara dalam suatu pertemuan disela agenda acara ADMM.

Tercapainya sejumlah kesepakatan melalui ADMM ke-5 merupakan wujud penegasan kembali oleh ASEAN atas komitmennya untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan kawasan serta kepentingan internal ASEAN sekaligus merespon tantangan komunitas global. ASEAN tidak dapat terlepas dari dinamika lingkungan strategis baik regional maupun global yang memunculkan berbagai tantangan serta memberikan beragam peluang. Berbagai persoalan keamanan non-tradisional yang juga harus dihadapi negara-negara ASEAN, seperti terorisme, perompakan, imigran gelap, keamanan maritim, perubahan iklim, ketahanan pangan, energi, dan air, kelangkaan sumberdaya alam, mempertegas semakin pentingnya kerjasama di sektor pertahanan dan keamanan di masa mendatang.

Peningkatan kerjasama pertahanan dan keamanan yang dicapai melalui ADMM, bersama dengan peningkatan kerjasama ASEAN dengan delapan mitra wicara lainnya melalui ADMM-plus, merupakan bagian dari langkah maju menuju Komunitas ASEAN 2015. Indonesia yang saat ini memegang keketuaan ASEAN harus dapat mengelola perkembangan positif ini, sehingga kontribusi Indonesia sebagai ketua ASEAN menjadi bagian dari catatan sejarah dalam mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang stabil dan aman. Penting pula bagi DPR-RI untuk memberikan dukungan, pengawasan, serta dorongan kepada pemerintah RI untuk memanfaatkan berbagai mekanisme multilateral yang dimiliki ASEAN demi mewujudkan keamanan kawasan Asia Tenggara. Salah satu resolusi tentang situasi keamanan global dan regional yang diadopsi ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)pada September 2010 lalu,juga mengamanatkan parlemen negara-negara anggotanya untuk melakukan hal tersebut. Perkembangan-perkembangan yang tercapai pada ADMM ke-5 merupakan hal yang sangat positif dalam rangka membangun arsitektur keamanan regional yang sehat dan dinamis. Tercapainya stabilitas keamanan kawasan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota ASEAN, serta meningkatkan posisi tawar dalam percaturan politik global.**

Foto Lain


A A A