Artikel

Pengarusutamaan Gender di Indonesia

Kamis, 14 Juli 2011

Oleh Dr. H. Marzuki Alie
                                                                             
 
Peringatan Hari Kartini yang ke 132 April yang lalu, dapat digunakan sebagai momentum untuk mengevaluasi kondisi dan posisi perempuan Indonesia saat ini. Apakah cita-cita Kartini yang dikenal melalui konsep emansipasi antara laki-laki dan perempuan sudah terwujud?
 
Hal ini bukanlah persoalan yang mudah dan sederhana, mengingat kondisi perempuan Indonesia sangat beragam. Terdapat berbagai dimensi yang harus dilihat, seperti politik, ekonomi, ketenagakerjaan, demografi, pendidikan, akses terhadap pelayanan, akses terhadap informasi, pandangan politik, dan etnisitas. Berbagai dimensi tersebut masih dapat dipilah lagi antara perempuan yang tinggal di daerah perkotaan (urban) dengan perempuan yang tinggal di wilayah perdesaan (rural). Dengan beragamnya kondisi perempuan tersebut, maka permasalahan yang dihadapi oleh setiap perempuan juga berbeda, termasuk prestasi maupun upaya untuk mencapai kesetaraan gender. Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi perempuan Indonesia secara umum, seperti partisipasi dalam politik dan pengambilan keputusan, tingkat kesehatan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).

Apabila melihat kondisi perempuan saat ini, dapat dikatakan bahwa di beberapa bidang kehidupan, perempuan Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Akan tetapi, di beberapa bidang lain masih diperlukan kerja keras agar kedudukan perempuan dapat lebih setara dengan laki-laki, dan akses serta partisipasi perempuan dapat lebih ditingkatkan.

Dilihat dari aspek politik, partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan terus meningkat dari ke tahun. Hal itu antara lain terlihat dari jumlah perempuan yang menduduki kursi di lembaga legislatif. Hasil Pemilu 2009 menunjukkan, jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR sebanyak 102 orang dari total 560 orang anggota DPR (18,04%). Adapun keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi sebesar 16% atau meningkat 6% dibanding pada periode sebelumnya yang masih 10%.
Sebaliknya, di bidang kesehatan, data menunjukkan bahwa kondisi perempuan relatif masih memprihatinkan. Angka Kematian Ibu (AKI) sebagai salah satu indikator kualitas kesehatan perempuan saat ini masih sebesar 390 per 100.000 kelahiran hidup. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia atau Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2010 yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menunjukkan bahwa penurunan AKI yang merupakan salah satu target dalam MDGs masih belum tercapai. Untuk mencapai AKI sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 sesuai target MDGs, masih diperlukan upaya keras untuk pencapaiannya.

Demikian pula di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. TPAK adalah rasio antara angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. TPAK pada tahun 2009 sebesar 68,86%. Kondisi memprihatinkan juga terjadi pada perempuan yang menjadi TKI di luar negeri. Data Bank Dunia menunjukkan, sekitar 80% dari TKI adalah tenaga kerja wanita (TKW), dan 95% di antaranya bekerja di sektor informal sebagai pembantu rumah tangga atau profesi lain yang sejenis. Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa sampai saat ini masih terjadi kesenjangan gender (gender gap) dalam beberapa aspek kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mempercepat terciptanya keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu strategi yang selama ini ditempuh untuk memperkecil kesenjangan gender adalah melalui gender mainstreaming/pengarusutamaan gender (PUG).

Di Indonesia, secara resmi PUG diadopsi menjadi strategi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan melalui Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pada tingkatan yang lebih rendah, dasar hukum pelaksanaan PUG juga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah, yang kemudian diperbaharui dengan Permendagri No. 15 Tahun 2008.

Sebagai sebuah strategi, idealnya implementasi PUG dilakukan di semua institusi negara, agar keadilan gender sebagai tujuan akhir PUG dapat tercapai. Sebagai lembaga legislatif, melalui tiga fungsi yang diemban, baik fungsi legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan, DPR memiliki peran penting dalam implementasi PUG. Di bidang legislasi, RUU tentang Keimigrasian yang baru disahkan beberapa waktu lalu, dapat dikatakan telah berperspektif gender mengingat selama ini cukup banyak perempuan Indonesia yang menikah dengan warga negara asing dan mengalami masalah yang berkaitan dengan ijin tinggal. Beberapa RUU dalam Daftar Prolegnas Tahun 2011 seperti RUU tentang Kesetaraan Gender dan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, juga dapat dijadikan sebagai sarana optimalisasi PUG dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR.

Meskipun kesadaran tentang perlunya peningkatan keterlibatan perempuan secara siginifikan di kalangan partai politik telah muncul, namun hal ini perlu ditegaskan kembali lewat peraturan yang lebih mengikat dan memiliki kekuatan hukum, supaya kesadaran tersebut tidak hanya menjadi retorika belaka. Langkah-langkah kongkrit yang perlu dilakukan antara lain: [1] membuka kesempatan yang sama kepada perempuan untuk berperan secara aktif dalam kepengurusan partai, melalui proses yang demokratis, adil dan transparan; [2] mempromosikan program-program yang dapat menarik pemilih perempuan, merekrut serta meningkatkan kemampuan memimpin dan berpolitik kader-kader perempuan partai, mendorong kader-kader perempuan partai untuk posisi-posisi kepemimpinan dalam partai dan menominasikan calon legislatif perempuan partai untuk ikut dalam pemilu; [3] merancang program-program yang berpihak kepada kepentingan perempuan dan turut memperjuangkan isu-isu perempuan; [4] melaksanakan affirmativeactionuntuk mengejar ketertinggalan perempuan dalam politik dan mendongkrak kontribusi perempuan dalam politik formal.*

Foto Lain


A A A