Artikel

Menata Ulang Dasar Kultural Ekonomi Bangsa

Senin, 18 Juli 2011

Oleh : Atte Sugandi

Sekilas Perjalanan Ekonomi Indonesia

Sejalan dengan perjalanan bangsa, peradaban ekonomi Indonesia telah mengalami jalan panjang. Sejarah mencatat, sistem ekonomi Indonesia telah mengalami perubahan sesuai dengan bentuk pemerintahan yang dipengaruhi oleh perkembangan jaman. Karena pada hakikatnya manusia adalah mahluk ekonomi, dimasa pra sejarah sebenarnya Indonesia sudah memiliki sistem ekonomi sediri yang sesuai dengan perkembangan peradaban dimasanya. Mangacu pada catatan sejarah, sesuai dengan perkembangan peradaban sistem ekonomi Indonesia dapat dibagi kedalam empat babak:

  1. Perekonomian Era Pra kolonial
    Catatan sejarah tidak secara sepesifik menyebutkan sistem ekonomi Indonesia di masa kerajaan. Berdasarkan bukti sejarah pada masa kerajaan baik kerajaan Hindu-Budha dan kerajaan Islam perekonomian pada saat itu sudah berkembang pesat. Keramik China dan adanya kultur budaya India membuktikan pada masa kerajaan Hindu-Budha, Nusantara seperti kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Mantaram Hindu, Singasari, Kediri sampai Majapahit sudah menjalin hubungan ekonomi dengan peradaban luar. Pada masa kerajaan Islam kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Demak dan Mantaram Islam hubungan dengan peradaban luar semakin luas. Masuknya Wali 9 menandakan hubungan Nusantara dengan Timur Tengah terjalin semakin erat. Pada masa kerajaan Hindu-Budha maupun kerajaan Islam perekonomian Nusantara ditopang oleh kegiatan perdagangan dan pertanian.
  2. Perekonomian Era Kolonial
    Masuknya bangsa barat membawa perubahan pada struktur sosial ekonomi yang sudah terbentuk di era kerajaan. Sistem feodalisme yang diterapkan oleh negara barat seperti Portugis, Inggris dan Belanda mengubah tatanan sosial ekonomi Nusantara, kala itu bernama Hindia-Belanda. Sistem pemerintahan feodal memangkas hak ekonomi rakyat. Pada saat itu, sistem ekonomi Nusantara dikendalikan sepenuhnya oleh penjajah yang salah satu contohnya adalah sistem tanam paksa (culture stelsel).
  3. Perekonomian Pasca Kolonial
    Kemerdekaan Indonesia adalah peletakan dasar negara. Sesuai dengan dasar negara landasan dasar perekonomian Indonesia adalah Pancasila yang dijabarkan UUD 1945. Sila ke lima Pancasila dan pasal 32 ayat 2 menjadi landasan dasar perekonomian Indonesia. Pada masa pemerintahan orde lama dibawah kepemimpinan Soekarno Indonesia pernah menganut demokrasi terpimpin namun pada akhirnya kembali ke Pancasila dan UUD 1945. Pada masa kepemimpinan Soekaro, pada masa perang dingin Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Peran negara dalam ekonomi makin kuat dan sangat dominan. Sistem ekonomi yang sentralistik dimana negara berperan besar dalam kegiatan ekonomi sekarang ini sudah tidak efisien diterapkan Sistem perekonomian tertutup dan terpusat dimana negara berkuasa penuh dan tidak melibatkan pihak swasta tidak produktivitas, kreativitas serta inovasi. Pemerintahan Orde Lama dibawah presiden Soekarno menolak penuh campur tangan asing. Soekarno bertujuan membangun Indonesia yang mandiri, menentang kolonialisme baru (neokolonialisme) oleh negara-negara barat yang dilakukan melalui pendekatan utang terhadap negara yang baru merdeka. Arah pembangunan ekonomi yang dilakukan Soekaro dimasa pemerintahan Orde Lama tidak salah. Dari sisi politis, Soekarno hanya terjebak pada pergolakan kekuasaan yang memaksa pandangan politiknya cenderung berhaluan kiri. Program nasionalisasi dan pembentukan fondasi ekonomi yang sesuai dengan karakter dan budaya bangsa terputus seiring dengan kejatuhan pemerintahan Orde Lama.

    Setelah masa pemerintahan orde lama tumbang dan digantikan pemerintahan orde baru Indonesia tetap menganut Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan sebagai dasar pembangunan ekonomi. Langkah strategis pembangunan ekonomi dimasa pemerintahan orde baru diantaranya pembangunan terpusat, dilakukan disegala bidang melalui sistem Trickle Down Effect Economics. Dua periode pertama kekuasaan Orde Baru di era kepemimpinan Soeharto, Indonesia berhasil meletakan landasan pembangunan ekonomi. Kesalahan fatal pada masa pemerintahan Orde Baru adalah pembangunan ekonomi yang dilakukan tidak disertai dengan pengembangan nilai budaya masyarakat dan pemerintahan. Pengembangan nilai budaya tidak berjalan sehingga yang terjadi adalah penyimpangan nilai yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme yang menghambat nilai-nilai good goverenance.
  4. Perekonomian Pasca Reformasi
    Setelah 1998 era reformasi dimulai. Di era reformasi pembangunan ekonomi Indonesia tetap berpegang pada Pancasila dan UUD 45. Pasca reformasi pengaruh globalisasi semakin kuat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masuknya nilai budaya barat seperti liberalisme, individualisme dan materialisme yang mewarnai kehidupan ekonomi dewasa ini harus disikapi secara bijak. Transformasi budaya guna membentuk budaya modern terus berlangsung baik melalui dorongan program pemerintah maupun secara swadaya yang dipelopori oleh tokoh masyarakat.


Dinamika sosial ekonomi terus mengalami perubahan. Perubahan sosial masyarakat pada dasarnya adalah pergeseran budaya. Salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi adalah budaya. Budaya menurut pandangan sosiologis maupun antropologis dijabarkan sebagai belief, nilai, norma, prilaku yang menjadi kesepakatan bersama oleh suatu masyarakat. Budaya Nusantara pada era kerajaan adalah hasil dari asimiliasi maupun akulturasi dari budaya lokal dengan budaya Hindu-Budha dan Islam. Pada era kolonial, sebagai bangsa yang terjajah tidak dapat secara bebas meyakini atau mengekspresikan apa yang diyakini sehingga yang muncul bukan akulturasi maupun asimilasi namun pemaksaan yang terkenal sebagai budaya feodal. Kemerdekaan merupakan tonggak peletakan belief dalam hubungan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah falsafah dasar berbangsa dan bernegara yang didalamnya termasuk juga menjabarkan tatanan perekonomian yang secara spesifik dituangkan dalam UUD 1945 yang juga menjadi dasar pembangunan ekonomi Indonesia. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan dasar kultural (belief) ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Dalam perjalanannya, kultural ekonomi Indonesia mengalami perkembangan baik yang bersifat negatif yaitu distori belief mapupun positif akulturasi atau asimilasi yang memperkaya kultur ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan teknologi serta kultur dari luar.

 
Hubungan antara Budaya dengan Social Capital

Ada banyak pendapat mengenai posisi budaya dalam perekonomian. Banyak para ekonom yang mengesampingkan budaya dalam penelitian ekonomi dan tidak sedikit yang sebaliknya, menganggap kultur sebagai faktor penting sebagai modal dasar pembangunan ekonomi. Hubungannya dengan ekonomi, budaya dapat ditempatkan sebagai modal sosial (social capital). Modal sosial (social capital) adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama demi mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok dan organisasi (Coleman, 1990). Francis Fukuyama menyatakan modal sosial (social capital) sebagai serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka. Modal sosial ditransmisikan melalui mekanisme-mekanisme kultural seperti agama, tradisi, atau kebiasaan sejarah (Fukuyama, 2000). Modal sosial dibutuhkan untuk menciptakan jenis komunitas moral yang tidak bisa diperoleh seperti dalam kasus bentuk human capital. Akuisisi modal sosial memerlukan pembiasaan terhadap norma-norma moral sebuah komunitas dan dalam konteksnya sekaligus mengadopsi kebajikan-kebajikan seperti kesetiaan, kejujuran, dan dependability. Modal sosial lebih didasarkan pada kebajikan-kebajikan sosial umum.

 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak sosial baik yang positif maupun yang negatif.  Fenomena sosial yang sekarang teradi seperti gesekan antar kelompok yang menimpulkan konflik baik bermotifkan ekonomi, politik maupun agama tidak lain dikarenakan adanya pergeseran nilai budaya yang ditrasmisikan pada kehidupan sosial. Hal tersebut dapat terjadi karena tata nilai baik formal maupun informal tidak berkembang sesuai dengan perkembangan jaman atau terkikisnya falsafah dasar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Tidak ada yang salah dengan falsafah dasar karena Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi belief berbangsa dan bernegara sudah bersifat universal dimana setiap sila Pancasila dan pasal UUD 1945 sudah memenuhi unsur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan mausia dengan manusia lainnya (kemanusiaan). Supaya pergeseran budaya tidak menimbulkan gesekan sosial, belief yang menjadi falsafah dasar yaitu Pancasila dan UUD 1945 harus ditanamkan sehingga menjadi keyakinan seluruh anggota masyarakat serta terus digali dan dikembangkan menjadi nilia dan norma baik yang bersifat formal maupun yang bersifat informal sesuai dengan perkembangan jaman.

 
Keamanan, Ketertiban dan Kedamaian sebagai Modal Sosial Awal

Dalam melakukan pembangunan ekonomi untuk mensejahterakan seluruh masyarakat dibutuhkan keamanan, kedamaian dan ketertiban sosial. Masyarakat yang aman, tertib dan damai dapat tercipta ketika setiap anggota masyarakat saling percaya antara satu dengan lainnya. Kepercayaan (trust) antar anggota masyarakat bersandar pada kebenaran (truth) yang ditegakan secara adil (fair). Keamanan ketertiban dan kedamaian didalam masyarakat menyangkut kebebasan, toleransi dan penerimaan perbedaan sebagai landasan hubungan antar anggota masyarakat. Fenomena yang terjadi menujukan adanya pemahaman tentang kebebasan, toleransi dan penerimaan perbedaan yang merupakan landasan bermasyarakat yang berbeda yang disikapi secara tidak adil dan tidak bijaksana. Sehingga perlu diingatkan kembali mengenai arti dari kebebasan, toleransi dan penerimaan perbedaan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Mengacu pada nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila terutama sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila kedua “Kemanusian yang Adil dan Beradab” dan UUD 1945 pasal 28 dan pasal 29 kebebasan, toleransi dan penerimaan perbedaan adalah:

    Kebebasan yang mengikat: kebebasan yang berketuhanan dan berkemanusiaan bukan kebebasan tanpa batas.
    Toleransi: menjalankan sepenuhnya apa yang diyakininya tanpa mempertanyakan keyakinan orang lain serta saling mengingatkan antar anggota masyarakat akan kepatuhan terhadap norma dan hukum bukan saling mencela dan menyalahkan atau bukan toleransi yang didasarkan pada inividualisme dan persaingan.
    Penerimaan atas perbedaan: memandang sebuah perbedaan itu sebagai kekayaan bersama yang menjadi inspirasi untuk terus maju membangun kekuatan masyarakat yang solid.

Pemahaman tunggal atas kebebasan, toleransi dan penerimaan perbedaan dapat terwujud ketika seluruh masyarakat menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai belief sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 adalah nilai universal yang mampu berelaborasi dengan nilai budaya luar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menciptakan harmoni tatanan informal maupun formal. Pemahaman tunggal akan kebebasan toleransi dan penerimaan perbedaan tidak menjamin tidak adanya konflik melainkan memberikan solusi atau jalan pemecahan atas masalah (friksi) yang bersifat kekeluargaan dalam tantaran informal dan berkeadilan dalam tantaran formal. Keamanan, ketertiban dan kedamaian merupakan modal awal untuk melakukan pembangunan ekonomi guna menuju masyarakat yang sejahtera. Selanjutnya, landasan dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dikembangkan menjadi landasan dasar dalam melakukan kegiatan ekonomi.

 
Menanta Ulang Dasar Kultural Ekonomi

Tidak dapat dipungkiri perekonomian sudah terintegrasi sedemikian erat. Kemajuan teknologi konumikasi dan informatika serta libelarisasi ekonomi di setiap negara membuat kejadian ekonomi di suatu negara berdampak pada negara lainnya. Hubungan sosial masyarakat sudah tidak terbatasi oleh faktor demografi sehingga nilai-nilai seperti liberlisme, materialisme dan individualisme sangat mudah masuk mempengaruhi kebudayaan lokal. Nilai-nilai tersebut tentu berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi. Selama ini nilai libelarisme, materialisme dan individualisme dianggap sebagai pemicu rusaknya tata nilai yang menyebabkan pergeseran budaya sehingga memicu gesekan antar anggota masyarakat. Itu menujukan Pancasila belum dihayati sepenuhnya oleh keseluruhan individu karena jika setiap individu menghayati nilai-nilai Pancasila hal tersebut tidak akan terjadi.

 

Nilai-nilai liberalisme, materialisme dan individualisme sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat modern. Supaya tidak menjadi hal yang negatif yaitu merusak akar budaya bangsa nilai liberalisme, materialisme dan individualisme harus diartikulasikan dalam sudut pandang Pancasila sehingga memperkaya khasanah budaya bangsa. Nilai liberalisme, materialisme dan individualisme tidak dapat diadopsi secara utuh melainkan harus diartikulasikan berdasarkan lingkup Ketuhanan, Kemanusiaan, Keadilan dan Persatuan Bangsa yang kesemuanya terangkum dalam Pancasila. Dasar kultural ekonomi Indonesia bersumber pada Pancasial terutama sila ke lima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan diatur oleh UUD 1945 pasal 33 dan 34.

 

Dalam literatur luas budaya dan pembangunan, faktor kultural mempengaruhi pembangunan ekonomi dari empat sisi yaitu: budaya dan produksi, tingkah laku dalam konsumsi dan berkerja, budaya dan institusi serta yang terakhir adalah jaringan sosial. Untuk membentuk kultural ekonomi bangsa nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan pada keempat faktor kultural yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Keempat faktor tersebut diartikulasikan dari sudut pandang Pancasila dan UUD 1945.

  • Kultur dan Produksi
    Nilai budaya berpengaruh pada produksi, contohnya lean production Jepang tidak dapat diterapkan secara sempurna di Indonesia. Lean production Jepang dapat dikembangan ala Indonesia melalui akulturasi atau asimilasi budaya. Nilai budaya  yang berpengaruh terhadap produksi diantaranya:
    • Etos kerja: semangat kerja keras yang mengedepankan kepentingan bersama dimana peningkatan kinerja perusahaan meningkatkan taraf Hindup bersama.
    • Tanpa pamrih: menyangkut efisiensi dan efektivitas. Prinsip bekerja adalah ibadah, untuk mengHindupi diri sediri dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Tanpa pamrih berarti bekerja semaksiml mukin yang bisa diwujudkan dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah sehingga menghasilkan efisiensi dan efektivitas yang berdampak pada peningkatan kinerja dalam bidang produksi.

 

  • Tingkah Laku dalam Konsumsi dan Bekerja
  • Nilai liberalisme, materialisme dan individualisme berpengaruh buruk terhadap kehidupan ekonomi, yang menyebabkan masyarakat cenderung melakukan konsumsi berlebihan dan mengedepankan kepentingan diri sendiri (individu). Liberalisme, materialisme dan individualisme dalam lingkup Pancasila, diantaranya:
    • Kesederhanaan: tidak melakukan konsumsi berlebihan, konsumsi dilakukan atas dasar fungsi dan kebutuhan. Setiap benda adalah alat untuk mendukung aktivitas dalam beribadah yang berarti juga bekerja dan melakukan kegiatan positif lainnya.
    • Dedikasi: mempunyai prinsip bahwa kerja sebagai pengabdian, baik pengabdian kepada Tuhan maupun pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara sesuai dengan fungsi kerja.
    • Tolong menolong: saling bantu membantu dalam bekerja, mendasarkan pada prinsip apa yang dicapai seseorang tidak terlepas dari kontribusi orang lain.
  • Budaya dan Institusi
    Budaya Indonesia terkesan berpengaruh buruk terhadap institusi. Apa yang terjadi tersebut dikarenakan memandang nilai budaya hanya dari satu sisi bukan merupakan satu kesatuan nilai dan bahkan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.
    • Kejujuran: jujur terhadap apa yang diyakini yang tercermin dari tingkah laku dan perbuatan dan jujur terhadap orang lain.
    • Keterbukaan: menjadikan kritik sebagai masukan bahan untuk berinstrospeksi, tidak menyembunyikan yang buruk melainkan berusaha memperbaikinya bersama.
    • Profesionalisme: bekerja sesuai dengan standar moral dan etika serta sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas berdasarkan lingkup organisasi sehingga meningkatkan kredibilitas.
  • Jaringa Sosial
    Jaringan sosial dalam kegiatan ekonomi atau biasa disebut channeling atau networking yang berjalan atas dasar kepercayaan (trust). Saling tidak percaya menimbulkan saling curiga yang dalam masyarakat ekonomi merupakan biaya karena antar anggota masyarakat tidak saling bekerjasama sehingga tidak terjadi efisiensi dan efektivitas. Nilai-nilai jaringan sosial yang Pancasilais meliputi:
    • Menghargai orang lain: dengan menghargai orang lain kita sebenarnya juga menghargai diri sendiri. Meneriman perbedaan secara bijak dan menberikan urang kepada orang lain untuk berpendapat dan bereskpresi.
    • Percaya diri dan dapat dipercaya: menempatkan diri tidak lebih tinggi atau lebih rendah dalam hubungan bermasyarakat, teguh terhadap apa yang diyakini dan diperbuatnya dan tampil apa adanya.
    • Keramahan: mudah bergaul dengan orang lain, menjalin keakraban dan mempunyai rasa kekeluargaan.


Nilai kultural ekonomi di harus dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan ekonomi formal mupun informal. Pembentukan nilai yang berlandaskan Pancasila dapat dilakukan melalui jalur pendidikan sejak usia dini, melalui agen perubahan para tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh di masyarakat serta melalui program kegiatan ekonomi pememerintah seperti Koperasi dan bentuk kelompok usaha lainnya. Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tekonologi serta integrasi masyarakat global, nilai-nilai kultural ekonomi harus terus dikembangakan untuk mengembangkan masyarakat yang aman, tentram dan damai dengan daya dan karya kreativitas terus berkembang sehingga menjadi modal sosial yang dapat mendukung pembangunan ekonmi guna menciptakan kesejahteraan bersama.

Keadilan dan Kesetaraan Menjadi Tujuan Utama dalam Pembangunan Ekonomi

Yang terbenting dalam penataan ulang kultural ekonomi bangsa adalah keadilan dan kesetaraan. Kesadaran bahwasanya setiap orang terikat dengan orang lain melalui satu kesatuan kerja sama kreatif sehingga kesejahteraan setiap orang berdampak pada kesejahteraan yang lain, bahwasanya manusia tidak dapat hindup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya, harus ditumbuh kembangkan sehingga rasa keadilan dan kesetaraan atas kesempatan untuk berkembang memunculkan/tumbuh  pada setiap orang. Korupsi, kolusi dan nepotisme bukanlah bagian dari budaya Indonesia. Korupsi, kolusi dan nepotimse adalah representasi dari materialisme, individualisme dan egoisme yang merupakan bagian dari berbagai nilai yang ada pada setiap budaya yang diartikan secara parsial, ditransmisikan melalui sebuah prilaku yang tidak sesuai dengan budaya itu sendiri sehingga jelas terlihat menyimpang.

Rangkuman
Masyarakat yang aman tentram dan damai merupakan modal sosial awal dari pembangunan ekonomi suatu bangsa. Disamping melakukan pembangunan secara fisik diperlukan juga pengembangan kultur perekonomian yang sesuai dengan tata nilai yang ada dan dapat beradaptasi dengan perkembangan jaman. Dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara yaitu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia diperlukan pembangunan secara menyeluruh yang meliputi infrastruktur ekonomi, human capital (SDM) dan sosial masyarakat. Pancasila adalah landasan berbangsa dan bernegara. Pancasila dan UUD 1945 harus menjadi landasan dasar pembangunan ekonomi disegala bidang, meliputi infrastuktur human capital dan sosial masyarakat. Nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan pada setiap individu untuk menghasilkan pemahaman tunggal sehingga unsur budaya luar, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diadaptasi untuk memperkaya budaya secara umum dan kultural ekonomi bangsa sebagai modal sosial dalam pembangunan ekonomi.

Foto Lain


A A A